Regulasi & Kepatuhan Hukum

Dasar Hukum Larangan Pembakaran Sampah

Pemerintah tidak semata-mata langsung menghukum masyarakat. Regulasi dibuat agar kita semua memiliki pedoman yang jelas dalam menjaga lingkungan. Tujuan utamanya bukanlah memberi sanksi, melainkan mencegah terjadinya kebakaran dan pencemaran udara demi kepentingan umum.

Ilustrasi Hukum Pembakaran Sampah

I. Peraturan yang Berlaku

UU No. 18 Tahun 2008

Tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 12 ayat (1)

Setiap orang dalam mengelola sampah rumah tangga wajib dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 29 ayat (1) huruf g

Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 29 ayat (3) dan (4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan tersebut diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota, yang juga berwenang menetapkan sanksi pidana kurungan atau denda.

Pasal 40 dan Pasal 41

Memuat ancaman pidana bagi pengelolaan sampah yang melanggar hukum dan menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, pencemaran, atau kerusakan lingkungan.

UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH)

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023

Pasal 69 ayat (1)

Memuat larangan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar (huruf h), kecuali bagi masyarakat hukum adat yang menerapkan kearifan lokal dengan syarat tertentu.

Pasal 98 dan Pasal 99

Mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang perbuatannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, air, atau tanah, baik dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Pasal 53 jo. Pasal 54

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib melakukan penanggulangan dan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Kota Semarang

Pelaksanaan kewenangan dari UU No. 18 Tahun 2008 di tingkat daerah

Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2012

Tentang Pengelolaan Sampah — Pasal 52 secara tegas menyatakan setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, dengan ancaman sanksi pidana kurungan hingga 3 (tiga) bulan atau denda hingga Rp50.000.000,00.

Perda Kota Semarang No. 12 Tahun 2025

Tentang Pengelolaan Sampah, sebagai penyempurnaan pengaturan pengelolaan sampah di Kota Semarang.

Perwal Semarang No. 79 Tahun 2018 (diubah Perwal No. 34 Tahun 2019)

Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Perwal Semarang No. 4 Tahun 2024

Tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2023–2042, arah kebijakan jangka panjang pengelolaan sampah di Kota Semarang, termasuk penghentian praktik pembuangan dan pembakaran sampah secara terbuka.

Perwal Semarang No. 27 Tahun 2019

Tentang Pengendalian Penggunaan Plastik, relevan mengingat pembakaran sampah plastik menghasilkan zat kimia berbahaya.

Catatan: Membakar sampah tidak dibenarkan oleh aturan perundang-undangan mana pun. Di Kota Semarang sendiri, praktik ini diawasi secara khusus guna menekan risiko polusi udara.

II. Ketentuan Pidana & Sanksi

Berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, setiap pelanggaran atas larangan pembakaran sampah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana, disesuaikan dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Perda Kota Semarang No. 6/2012, Pasal 52

Pelanggaran

Membakar sampah yang tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan sampah

Sanksi

Pidana kurungan maks. 3 bulan dan/atau denda maks. Rp50.000.000,00

UU No. 18/2008, Pasal 41 ayat (1)

Pelanggaran

Pengelolaan sampah yang melanggar hukum yang mengakibatkan gangguan kesehatan, keamanan, atau pencemaran ringan

Sanksi

Pidana kurungan maks. 3 tahun dan denda maks. Rp100.000.000,00

UU No. 18/2008, Pasal 40

Pelanggaran

Pengelolaan sampah yang melanggar hukum yang menimbulkan korban jiwa/luka berat

Sanksi

Pidana penjara 4–10 tahun dan denda Rp100.000.000,00 – Rp5.000.000.000,00

UU No. 32/2009 (PPLH), Pasal 98–99

Pelanggaran

Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara/lingkungan akibat pembakaran

Sanksi

Pidana penjara dan denda sesuai tingkat kesengajaan/kelalaian, sebagaimana diatur dalam UU PPLH

Sanksi Administratif (Pasal 76 UU PPLH)

Pelanggaran

Pelanggaran izin lingkungan/ketentuan teknis pengelolaan sampah

Sanksi

Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, hingga pencabutan izin

III. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak Masyarakat

  • 1Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah.
  • 2Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
  • 3Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
  • 4Mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif akibat kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah.
  • 5Mengajukan usul, pertimbangan, dan/atau keberatan terhadap kebijakan pengelolaan sampah yang berdampak pada masyarakat.

Kewajiban Masyarakat

  • 1Mengelola sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan, antara lain melalui pemilahan sampah.
  • 2Berperan aktif dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
  • 3Tidak melakukan pembuangan dan/atau pembakaran sampah secara terbuka yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
  • 4Melaporkan kepada instansi terkait apabila mengetahui adanya praktik pembakaran sampah yang mencemari lingkungan.
  • 5Turut menanggulangi dan memulihkan fungsi lingkungan apabila terjadi pencemaran.

Ketentuan Penutup

Hukum dibentuk untuk merawat ketertiban bersama. Apabila satu rumah berhenti membakar sampah, lingkungan akan mulai bernapas. Jika satu wilayah mematuhinya secara kolektif, kita sedang menyelamatkan generasi masa depan dari bahaya polusi dan ancaman bencana kebakaran.